Penelitian ini mengkaji sengketa yang terjadi akibat tumpeng tindih hak milik atas tanah yang terdaftar melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL) dan pendaftaran tanah sporadik di Desa Gagasari, Kecamatan Gebang, Kabupaten Cirebon. Tumpang tindih hak milik ini terjadi karena perbedaan prosedur dan percepatan proses pendaftaran tanah dalam program PTSL, yang sering kali dilakukan tanpa pemeriksaan menyeluruh terhadap data-data yang sudah ada. Hal ini berisiko menurunkan kualitas produk hukum yang dihasilkan, serta menimbulkan konflik antar pemilik tanah yang memiliki sertifikat ganda untuk lahan yang sama. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus dengan metode kualitatif, dimana data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan analisis dokumen terkait. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab sengketa, serta mengevaluasi efektivitas metode penyelesaian sengketa yang digunakan, baik melalui jalur litigasi maupun non-litigasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab utama tumpang tindih sertifikat adalah kesalahan administrasi di kantor pertanahan dan kurangnya sosialisasi mengenai program PTSL kepada masyarakat. Untuk menyelesaikan sengketa, mediasi dan musyawarah menjadi langkah yang diutamakan, dengan melibatkan berbagai pihak terkait, seperti pemilik tanah, petugas pertanahan, dan pemerintah desa. Upaya non-litigasi ini dinilai lebih efektif dalam mencapai kesepakatan damai dan mencegah konflik lebih lanjut.