Dalam rangka melakukan penyelesaian sengketa, terbagi menjadi dua cara yaitu melalui pengadilan dan di luar pengadilan. Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi merupakan salah satu Kantor Pertanahan yang memiliki jumlah pengaduan yang cukup banyak terkait sengketa pertanahan dan berperan sebagai mediator dalam penyelesaian sengketa. Meskipun mediasi digunakan sebagai metode penyelesaian sengketa yang dianggap efektif, namun minat masyarakat terhadap penyelesaian di luar pengadilan masih kurang sehingga banyak masyarakat lebih memilih menyelesaikan permasalahan melalui jalur litigasi. Oleh karena itu, diperlukannya penelitian ini dilakukan untuk mengkaji lebih mendalam tentang penyelesaian sengketa pertanahan melalui mediasi agar dapat mengukur efisiensi penyelesaian sengketa pertanahan dengan mediasi dan mengetahui faktor penghambat penyelesaian sengketa pertanahan. Adapun metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu menerapkan pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode komparatif. Hasil temuan yang didapatkan yaitu perbandingan efisiensi menunjukkan bahwa jalur non-litigasi memerlukan 3 kali mediasi dengan durasi 3 jam per mediasi sedangkan jalur litigasi membutuhkan 16 kali mediasi dengan durasi 5 jam per mediasi. Adapun dari segi biaya, jalur non-litigasi memerlukan biaya transportasi dan konsumsi yang lebih rendah dibandingkan jalur litigasi. Namun, penyelesaian sengketa melalui mediasi di Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi masih mengalami tantangan, yaitu seperti kesulitan dalam mencari dokumen penting, ketidakhadiran para pihak, kurangnya kesediaan untuk berdamai, dan ketidaksetujuan terhadap opsi penyelesaian yang diajukan.