Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu upaya pemerintah dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat. Salah satunya adalah pembangunan Bendungan Way Sekampung di Kabupaten Pringsewu. Pembangunan tentu membutuhkan lahan sebagai lokasi pelaksanaan yang diperoleh melalui kegiatan pengadaan tanah. Pengadaan Tanah Bendungan Way Sekampung dilaksanakan dari tahun 2015 dan diresmikan pada tahun 2021. Namun setelah pengoperasiannya, proyek ini menimbulkan perubahan pada kondisi lingkungan fisik, sosial dan ekonomi. Akibat perubahan tersebut, pembangunan bendungan mengakibatkan munculnya dampak lingkungan fisik yang mempengaruhi kehidupan masyarakat pada wilayah sekitar pembangunan, serta dampak sosial dan ekonomi yang dirasakan oleh pihak yang berhak setelah pengadaan tanah Bendungan Way Sekampung.

Penelitian ini bertujuan menganalisis kondisi dan dampak serta upaya pengelolaan dampak yang ditimbulkan dari pembangunan proyek berskala besar. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Dampak terhadap lingkungan fisik di ketahui dari perubahan luas penggunaan lahan, dan akses jaringan jalan, sementara itu dampak sosial dan ekonomi diketahui dari interaksi sosial, mata pencarian, serta pendapatan pihak yang berhak. Dampak lingkungan fisik di analisis dengan melakukan overlay menggunakan software ArcGIS, analisis untuk dampak lingkungan sosial dan ekonomi menggunakan teknik analisis kualitatif dengan sumber data primer dan sekunder yang dikumpulkan melalui kegiatan interpretasi citra,

wawancara, observasi dan studi dokumen. Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa pengadaan tanah Bendungan Way Sekampung memberi perubahan dan dampak pada kondisi lingkungan fisik diantaranya perubahan luas penggunaan lahan yang mengakibatkan munculnya jenis penggunaan baru dan mengubah sistem pengairan masyarakat serta mengubah akses dan persebaran jaringan jalan pada sekitar wilayah pembangunan. Dalam dampak sosial dan ekonomi ditemukan perubahan interaksi sosial, adanya perubahan mata pencarian dan fluktuasi kondisi pendapatan pihak yang berhak. Akibat dari dampak tersebut, maka perlu adanya

pengelolaan lingkungan fisik, sosial, dan ekonomi masyarakat dari berbagai pihak.