Proyek Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum yang terjadi di Kapanewon Temon pembangunan Bandara YIA, Jalur Kereta Api Bandara YIA, dan Relokasi Masyarakat menghabiskan banyak tanah desa. Tanah desa yang seharusnya dilepaskan menggunakan mekanisme tukar menukar justru diganti kerugian menggunakan uang. Tanggung jawab penyediaan tanah pengganti tanah desa yang seharusnya dilaksanakan oleh Instansi Yang Memerlukan Tanah, justru bergulir kepada pemerintah desa. Setelah melewati batas waktu pengadaan tanah pengganti yaitu 2 tahun, pemerintah dipastikan gagal dalam menjamin keberadaan aset desa sesuai PMDN No I tahun 2016.
Penelitian ini menggunakan metode sequential exploratory untuk menjelaskan pengadaan tanah pengganti tanah desa dengan mengulas secara kualitatif deskriptif dari sisi kebijakan untuk mengembalikan tanah desa dan implementasi peraturan yang ada serta progres keberlanjutan pengadaan tanah pengganti tanah desa sebagai pembuktian kegagalan pada realisasi program melalui statistik diagram persentase kegagalan. Selain itu, diulas mengenai kendala sebagai alasan kegagalan pengadaan tanah pengganti tanah desa dan berbagai permasalahan dan tiadanya solusi dari pihak panitia pengadaan tanah pengganti maupun pemerintah daerah.
Hasil dari penelitian ini yaitu: pertama didapatkan dua kebijakan dalam penyelesaian pencarian tanah penggantı yaitu mekanisme pengadaan tanah pengganti tanah desa sebelum 2021 yang dilakukan oleh panitia 9 yang terdiri dari perangkat Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Kantor Pertanahan Kabupaten Kulon Progo, serta skema mekanisme pengadaan tanah pengganti tanah desa dalam Peraturan Bupati Kab. Kulon Progo No. 33 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah Pengganti Tanah Desa skema mekanisme tersebut diutamakan dilaksanakan oleh pemerintah desa Kedua mengenai progres pelaksanaan pencarian tanah penggantı, peneliti membagi status hak tanah penggantı dalam 4 (kelas) kelas kategori untuk menunjukkan sejauhmana pemerintah daerah dan pemerintah desa berhasil mengembalikan aset desa hingga menjadi hak pakai atas nama kalurahan Ketiga peneliti menguraikan kendala dan permasalahan yang menyebabkan kegagalan yang dirasakan dalam pelaksanaan pengadaan tanah pengganti tanah desa baik darri tingkatan paling bawah yaitu pada kalurahan hingga pada level kebijakan yang dirasa merugikan. Selain itu, peneliti juga menulis saran solusi dari berbagai permasalahan tersebut.