Tanah merupakan kebutuhan pokok setiap insan manusia dalam kehidupan bermasyarakat namun, seringkali muncul beberapa permasalahan mengenai tanah tersebut. Salah satu contohnya adalah perkara kepemilikan hak atas tanah antara KUD Lestari Makmur dengan Pemerintah Desa Tempeh Tengah. Tujuan penelitian ini adalah ingin mengetahui permasalahan, mengetahui faktor-faktor yang melatarbelakangi putusan Peradilan Tata Usaha Negara serta apakah dapat dilakukan implementasi asas pemisahan horizontal terhadap bangunan di atas tanah dari putusan tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif doktrinal atau studi dogmatik menggunakan pendekatan kasus. Data diperoleh melalui studi dokumen dan wawancara langsung dengan Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa di Kantor Pertanahan Kabupaten Lumajang. Hasil penelitian menemukan bahwa Putusan No. 107/G/2023/PTUN.SBY menyatakan bahwa gugatan penggugat tidak diterima dan penggugat diwajibkan membayar sejumlah biaya. Faktor-faktor yang melatarbelakangi putusan adalah pertimbangan hakim dan jenis perkara Tata Usaha Negara. Peneliti menyimpulkan bahwa bahwa putusan tersebut sudah sesuai dengan asas pemisahan horizontal.