Kebutuhan akan tanah mendorong terjadinya alih fungsi lahan pertanian dari yang semula penggunaan pertanian ke non pertanian baik untuk kegiatan usaha maupun tempat tinggal. Alih fungsi tersebut menjadi permasalahan ketika dilakukan pada lahan pertanian produktivitas tinggi yang dapat menyebabkan berkurangnya produksi pangan. Regulasi alih fungsi lahan yang ditetapkan pemerintah yakni Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) belum efektif dalam mempertahankan lahan pertanian, oleh karena itu pemerintah pusat menerbitkan peraturan tentang Lahan Sawah Dilindungi (LSD). LSD yang ditetapkan dalam praktiknya mengalami berbagai ketidaksesuaian dengan rencana tata ruang daerah yang berdampak dalam proses perizinan. Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui bagaimana kesesuaian LSD dengan rencana pola ruang Kabupaten Mojokerto, persebarannya, dampaknya terhadap perizinan, dan upaya penyelesaian ketidaksesuaian yang dilakukan di Kabupaten. Penelitian ini merupakan penelitian campuran dengan metode kualitatif dan kuantitatif. Metode kuantitatif dilakukan dengan analisis overlay untuk mengetahui ketidaksesuaiannya, analisis tetangga terdekat untuk mengetahui pola persebarannya dan metode kualitatif untuk menjawab bagaimana dampak dan upaya penyelesaian ketidaksesuaian LSD Hasil dari penelitian adalah sebesar 49,82% LSD tidak sesuai dengan rencana pola ruang dan memiliki pola persebaran ketidaksesuaian mengelompok Dampak yang diakibatkan terhadap perizinan adalah perlunya rekomendasi pengeluaran LSD sebelum memanfaatkan tanahnya.