Pengamanan Barang Milik Daerah (BMD) merupakan kegiatan pengendalian secara fisik, administrasi dan hukum guna mencegah terjadinya penurunan fungsi serta sebagai upaya yang dilakukan agar terhindar dari adanya okupasi. Studi ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengatasi masalah pada kegiatan percepatan sertipikasi aset tanah pemerintah Kabupaten Bogor yang pengamanan asetnya baru mencapai 25% di Kabupaten Bogor, hal ini masih jauh dari target yang telah ditetapkan oleh Kementerian ATR/BPN dimana aset tanah pemerintah akan selesai tersertipikasi seluruhnya di tahun 2024. Penelitian ini berfokus pada target permohonan sertipikasi aset di tahun 2023 serta progresnya saat ini, kendala yang dihadapi serta alternatif solusi dan strategi yang dilakukan dalam menyelesiakan kendala yang ada. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif pendekatan deskriptif. Adanya identifikasi dan analisis kendala dengan menggunakan Land Administration Management yang kemudian dikaitkan dengan hubungan sebab akibat untuk mengembangkan strategi dan alternatif solusi untuk mengatasi masalah pada kegiatan percepatan sertipikasi aset tanah pemerintah daerah Kabupaten Bogor. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa percepatan sertipikasi aset tanah pemerintah daerah yang dilakukan di Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor II belum optimal, mengingat target Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dalam penyelesaian sertipikasi aset yang akan selesai dan tersertipikasi seluruhnya di tahun 2024.