Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 mendefinisikan bencana sebagai peristiwa yang dapat mengancam kehidupan masyarakat, baik disebabkan oleh faktor alam, nonalam, maupun manusia. Salah satu contohnya adalah kebakaran yang terjadi di Kantor Pertanahan Kabupaten Cianjur 15 tahun lalu, yang mengakibatkan kehancuran 157.807 dokumen arsip pertanahan. Kebakaran tersebut tidak hanya mengganggu layanan pertanahan, tetapi juga menyebabkan hilangnya bukti kepemilikan tanah bagi pemilik sertifikat. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 mengatur tentang penanganan bencana dan pemulihan hak masyarakat atas aset tanah. Pemerintah mengalokasikan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta melaksanakan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) untuk membantu pemulihan data, proses ini hanya mencapai sekitar 40% dari target yang direncanakan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kemajuan dalam pemulihan data dari tahun 2009-2014 dan 2014-2024 serta mencari solusi untuk meningkatkan efisiensi di Kantor Pertanahan Kabupaten Cianjur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kendala utama meliputi kurangnya sumber daya manusia dan dana yang memadai. Selain itu, koordinasi yang kurang optimal antar lembaga juga menjadi hambatan serius dalam efisiensi proses pemulihan data.