Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 1589/SK-HK.02.01/XII/2021 tentang Penetapan Peta Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD) yang tujuan dari keputusan tersebut untuk menjaga dan mengendalikan alih fungsi lahan sawah. Kota Surabaya mendapatkan LSD seluas 1.200,38 hektar. Pada penetapan tersebut dilaksanakan dengan kurang baik sehingga menimbulkan berbagai permasalahan. Penelitian ini membahas implementasi upaya perubahan kebijakan penetapan Lahan Sawah Dilindungi (LSD) di Kota Surabaya berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 59 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah dan aturan turunan lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji mekanisme berdasarkan peraturan yang berlaku, permasalahan, solusi dan dampak dari perubahan kebijakan tersebut. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat kendala dalam mekanisme penetapan LSD yang melibatkan verifikasi lahan sawah yang seringkali tidak sesuai dengan kondisi lapangan sehingga pemerintah Kota Surabaya bersama dengan Kantor Pertanahan Kota Surabaya I dan II mengusulkan Berita Acara Kesepakatan Hasil Verifikasi yang mengusulkan seluas 1.143,39 hektar dikeluarkan dari LSD dan 56,99 hektar lahan dipertahankan sebagai LSD. Permasalahan yang terjadi yaitu usulan berita acara belum ditindaklanjuti sehingga masyarakat mencari solusi lain dengan permohonan rekomendasi perubahan pernggunaan tanah pada LSD. Dampak yang terjadi apabila perubahan penetapan LSD ini terlaksana tentunya akan mempengaruhi investasi, pembangunan infrastuktur, pembukaan lapangan kerja dan dampak ekologis berupa keanekaragaman hayati, ketahanan pangan, perubahan iklim dan nilai tanah.