Hak kepemilikan tanah merupakan konsep hukum yang penting yang memberikan wewenang, tanggung jawab, dan batasan kepada pemilik tanah dalam mengelola dan memanfaatkan lahan mereka. Sertifikat hak atas tanah yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah seperti Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional menjamin kepastian hukum terkait status, objek, dan subjek kepemilikan tanah, serta memfasilitasi transaksi properti dengan dasar hukum yang jelas. Di Indonesia, program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) bertujuan untuk mempercepat sertifikasi tanah secara nasional hingga tahun 2025, sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo. Namun, implementasi PTSL di Desa Karangtengah, Kabupaten Kediri, menghadapi tantangan terutama di sekitar Sungai Konto karena regulasi yang mengatur batasan-batasan kawasan sempadan sungai, seperti yang diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28/2015. Kompleksitas ini muncul akibat penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan ketentuan di sekitar tepian sungai. Penelitian ini mengeksplorasi penerbitan sertifikat hak atas tanah melalui PTSL tahun 2022 di sepanjang sempadan Sungai Konto, Desa Karangtengah, Kabupaten Kediri. Dengan pendekatan kualitatif deskriptif, studi ini menginvestigasi proses implementasi, kronologi penerbitan sertifikat, faktor-faktor yang mempengaruhi penerbitan di sempadan sungai, serta mengusulkan solusi untuk memperbaiki penerbitan yang tidak sesuai. Penelitian ini memberikan wawasan dalam tata kelola tanah, khususnya mengenai tantangan dan solusi terkait sertifikasi tanah di sekitar sempadan sungai di Indonesia.