Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan bahwa desa memiliki kekayaan desa (aset desa). Namun, wilayah DIY yang memiliki peraturan khusus terhadap pengelolaan tanahnya. Adanya hak keistimewaan tersebut membuat DIY memiliki suatu perbedaan karakteristik pada aturannya dibandingkan dengan wilayah lain sehingga pendaftaran Tanah Kas Desa di wilayah DIY harus menjadi atas nama kasultanan/kadipaten. Dalam konteks ini Tanah Kas Desa merupakan bagian dari Tanah Desa yang dipergunakan untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan Desa. Seperti Tanah Kas Desa di Kalurahan Purwodadi. Kapanewon Tepus. Kabupaten Gunungkidul dengan beranekaragam pengelolaan dan pemanfaatannya. Pada dasarnya pengelolaan Tanah Kas Desa kalurahan dapat memberikan manfaat pada peningkatan pendapatan asli desa secara optimal. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dualisme status Tanah Kas Desa, mengetahui sistem pengelolaan Tanah Kas Desa, dan untuk mengetahui kontribusi pengelolaan Tanah Kas Desa dalam peningkatan Pendapatan Asli Desa (PAD). Penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk mengetahui pengelolaan Tanah Kas Desa dalam peningkatan pendapatan asli desa. Terdapat dualisme Tanah Kas Desa sebagai aset desa dan tanah milik Kasultanan di Kalurahan Purwodadi. Dengan kata lain bahwa Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta bertentangan dengan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Untuk sistem pengelolaan Tanah Kas Desa memiliki beberapa acuan mulai dari subjek atau para pengelola dan yang memanfaatkan serta objek yaitu tanah kas des aitu sendiri. Terdapat juga perizinan dan perlindungan pada Tanah Kas Desa yang bertujuan untuk mencegah adanya hal-hal yang tidak diinginkan. Dalam pengelolaan Tanah Kas Desa digunakan sebagai lahan pertanian, fasilitas umum (balai padukuhan, lapangan, masjid, dan puskesmas), tempat Pendidikan (Paud, TK, SD, dan SMP), gedung minyak jarak, dan kios ataupun pasar. Untuk fasilitas umum dan tempat pendidikan apabila dikenai biaya sewa maka dapat dijadikan sebagai potensi pada pendapatan asli desa. Untuk hasil pengelolaan tanah kas desa nantinya akan masuk dalam pendapatan asli desa dan dapat berkontribusi dalam pembiayaan pada bidang pendidikan, pembangunan, kesehatan, dan kemasyarakatan.