Pengadaan tanah adalah serangkaian kegiatan untuk menyediakan tanah dengan cara ganti rugi yang bertujuan untuk memperoleh kepentingan umum. Jalan Lingkar merupakan jalan yang melingkari sebuah kota dengan tujuan agar mengurangi arus lalu lintas dari pusat kota salah satunya pada Pembangunan Jalan Lingkar Luar Timur (JLLT) di Kota Surabaya. Terjadinya peningkatan aktivitas di Kota Surabaya mengakibatkan peningkatan kebutuhan pada aksesibilitas transportasi, sehingga Pemerintah Kota Surabaya menjawab tuntutan tersebut dengan melakukan pembangunan Jalan Lingkar Luar Timur (JLLT). Pembangunan akses jalan baru tersebut dinilai akan berpengaruh dan menyebabkan perubahan terhadap beberapa hal di wilayah sekitarnya, salah satunya adalah nilai tanah. Maka dari itu penelitian ini dilakukan untuk mengetahui besar pengaruh yang diakibatkan pembangunan JLLT. Wilayah yang menjadi subjek di penelitian ini terdiri dari 13 Kelurahan dari 6 Kecamatan.

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui progres dan permasalahan yang terdapat pada pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan JLLT kota Surabaya serta solusi yang dapat diberikan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan studi dokumen.

Hasil penelitian menunjukkan terdapat kendala dalam kegiatan pengadaan tanah di Kota Surabaya yaitu: (1) Kurang teliti melakukan progres anggaran dana sehingga terbatasnya anggaran dari instansi, (2) Ketidakdisiplinan mengenai percepatan jadwal pembangunan kontruksi padahal pembebasan tanah belum 100%, (3) Terdapat sangketa Kepemilikan Hak atas Tanah, (4) Terkenanya aset milik Instansi TNI, sulitnya ganti rugi berupa tanah kosong, (5) Ketidakdisiplinan mengenai pembebasan pengadaan tanah. Solusi dari permasalahan tersebut yaitu (1) Mengadakan rapat koordinasi dengan instansi dan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), (2) pengaturan jadwal yang sudah pasti, (3) melakukan mediasi dan bimbingan kepada satuan tugas (4) panitia pengadaan tanah melakukan penyuratan surat keluar kepada pimpinan TNI untuk melakukan solusi bersama, (5) pembimbingan sebelum turun ke lokasi kepada panitia pengadaan tanah agar panitia mengetahui semua yang diperlukan dan mengetahui lokasi yang berurut yang akan di bebaskan