Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, khususnya di Kota Pangkalpinang, masih menghadapi permasalahan terkait Surat Keterangan Tanah (SKT), meskipun saat ini SKT hanya berfungsi sebagai petunjuk dalam proses pendaftaran tanah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui cara masyarakat memperoleh SKT, penyebab mereka menggunakan SKT, dan permasalahan yang timbul dari penggunaan SKT. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Pemerintah Daerah Kota Pangkalpinang masih melayani penerbitan dan peralihan SKT, sehingga SKT masih digunakan di kota tersebut. Masyarakat menggunakan SKT sebagai bukti kepemilikan tanah, belum memiliki biaya untuk mensertipikatkan tanah, dan sebagai agunan dalam pinjaman bank. Namun, SKT menyebabkan beberapa permasalahan, seperti bidang tanah yang diukur tidak sesuai dengan kaidah pengukuran kadastral sehingga batas bidang tidak jelas dan persebarannya tidak terkontrol sehingga berpotensi menimbulkan tumpang tindih. Selain itu, tidak adanya peraturan daerah yang mengatur SKT dan ditemukannya bidang tanah yang tidak sesuai dengan peruntukannya juga menjadi masalah.