Sertipikat Hak Atas Tanah adalah bukti kepemilikan tanah yang kuat di Indonesia baik untuk individu maupun badan hukum. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997, setiap tindakan hukum terkait penerbitan atau pengalihan hak atas tanah akan tidak sah jika tidak didaftarkan di Kantor Pertanahan sebagai unit kerja Kementerian ATR/BPN. Sertipikat Hak Atas Tanah memuat riwayat tanah yang telah didaftarkan dan segala informasi yang diperlukan untuk kelengkapan data kepemilikan tanah. Sesuai dengan Permen ATR/Ka BPN No. 3 Tahun 2023 tentang Penerbitan Dokumen Elektronik dalam Kegiatan Pendaftaran Tanah, Kementerian ATR/BPN telah mulai menerapkan pendaftaran tanah secara elektronik, dimulai dengan alih media dari Buku Tanah menjadi BT-el dan Surat Ukur menjadi SU-el, serta memulai pelayanan pendaftaran tanah secara elektronik. Namun, masih ada keraguan di masyarakat terkait keamanan sertipikat elektronik. Mengingat meningkatnya insiden peretasan data, diperlukan mekanisme yang aman untuk memastikan integritas sertipikat elektronik. Teknologi Blockchain merupakan sistem dengan enkripsi yang kuat dan tidak dapat dimanipulasi, diusulkan sebagai solusi untuk meningkatkan keamanan data, transparansi, dan efisiensi dalam administrasi pertanahan. Dengan menggunakan metode systematic literature review penelitian ini bertujuan untuk menggali potensi penerapan Blockchain untuk mengelola dokumen pertanahan yang aman serta mengidentifikasi risiko dan tantangan dalam implementasinya.