Pembagian daerah kekuasaan akibat adanya Perjanjian Giyanti dan Perjanjian Salatiga meninggalkan warisan wilayah bekas kekuasaan Kasunanan dan Mangkunegaran yang terletak di DIY. Wilayah bekas kekuasaan tersebut kini disebut dengan daerah bekas enclave. Lokasi daerah bekas enclave tersebar di beberapa kalurahan di Kabupaten Gunungkidul dan Kabupaten Bantul. Beberapa tanah di daerah bekas enclave tidak dapat disertipikatkan. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui kendala-kendala dalam pensertipikatan tanah di daerah bekas enclave, strategi dalam penguatan hak tanah di daerah bekas enclave, serta potensi nilai kemanfaatan pasca adanya penguatan hak. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan normatif empiris. Hasil yang didapatkan dalam penelitian ini ialah ditemukan 90 bidang tanah didaerah bekas enclave yang berpotensi untuk dilakukan penguatan hak atas tanah. Kendala yang menghambat sertipikasi tanah di daerah bekas enclave dikarenakan ketidakjelasan status tanah serta keraguan dalam penentuan subjek hak. Strategi yang dapat digunakan untuk mengatasi masalah tersebut adalah menetapkan status tanah negara pada tanah bekas enclave berdasarkan riwayat sejarahnya yang telah ditelaah olch Tim GTRA dan Kementerian ATR/BPN melalui kajian status tanah bekas enclave. Setelah adanya kejelasan status, maka dapat ditindaklanjuti melalui penguatan hak dengan menetapkan subjek hak berdasarkan penguasaan dan pemanfaatan tanah. Adanya penguatan hak tersebut berpotensi terhadap perlindungan hukum dan kepastian hak atas tanah, perlindungan cagar budaya terhadap Makam Raja Imogiri, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui penataan akses.