Pemerintah berupaya mengamankan aset berupa tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah/Kota harus diberikan bentuk kepastian hukum berupa Sertipikat Tanah atas nama instansi yang bersangkutan untuk mengurangi terjadinya permasalahan pertanahan di kemudian hari. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dari pelaksanaan kegiatan pemberian kepastian hukum untuk aset tanah milik Pemerintah Kota Surabaya pada wilayah Kantor Pertanahan Kota Surabaya I dengan membahas menggunakan strategi 5M (man, machine, money, material, & method) serta membahas dari permasalahan, solusi, dan dampak pasca dari pelaksanaan tersebut. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara, studi dokumen, dan observasi lapang serta analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menghasilkan temuan yaitu Pemerintah Kota Surabaya melalui BPKAD Kota Surabaya kesepakatan bersama dengan pihak Kantor Pertanahan Kota Surabaya I dan Aparat Penegak Hukum untuk upaya menangani permasalahan yang terjadi dengan melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk membahas dari proses dan progres pemberian kepastian hukum terhadap aset tanah milik Pemerintah Kota Surabaya, serta melaksanakan program Trijuang untuk membantu pekerjaan dengan memberi pembekalan kepada Lurah dan Camat dengan menggunakan strategi yang sudah dilaksanakan. Dengan demikian, kegiatan proses pemberian kepastian hukum untuk aset tanah milik Pemerintah Kota Surabaya dapat memberikan dampak yang baik sehingga bisa memudahkan dalam melakukan pengelolaan terhadap asetnya.