Kebutuhan lahan di Indonesia terus menerus meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk dan pembangunan kawasan, tetapi ketersediaan lahan yang ada semakin terbatas. Hal ini berdampak pada munculnya permukiman yang tidak dikendalikan dengan baik, sehingga mengakibatkan penurunan kualitas wilayah atau kumuh. Salah satu upaya dari pemerintah sebagai penanganan permukiman kumuh yaitu melalui program konsolidasi tanah. Salah satu konsolidasi tanah yang saat ini sedang berjalan sebagai program peremajaan permukiman kumuh yaitu konsolidasi tanah di Kelurahan Pringgokusuman, Kota Yogyakarta. Selain dari penataan lingkungannya, hal yang menarik dari konsolidasi tanah di Pringgokusuman yaitu terkait objek konsolidasi tanahnya yang merupakan tanah Kasultanan. Fokus dari kajian ini pada proses konsolidasi tanah yang dilakukan, kendala dan solusi dari pihak yang terkait, serta dampak yang telah muncul atas tahapan pembangunan yang telah dilaksanakan. Metode penelitian yang digunakan melaui metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Sehingga, dapat dijabarkan secara jelas melalui proses dari awal hingga akhir yang meliputi perencanaan, pelaksanaan baik penataan penguasaan dan penggunaan tanahnya, pembangunan hasil, dan pengawasan. Konsolidasi tanah di Kelurahan Pringgokusuman ini dilaksanakan dalam 5 tahap pembangunan, di mana Pembangunan tahap 1 telah diselesaikan per Februari 2024. Objek tanah Kasultanan pada konsolidasi tanah ini menyebabkan regulasi penataan asetnya hanya ada pada penataan penguasaan saja, di mana masyarakat menguasai tanah tersebut dengan serat kekancingan baru atas luas lahan yang baru pasca konsolidasi tanah. Adapun kendala yang saat ini masih dalam proses penyelesaian yaitu terkait dengan penerbitan serat kekancingan itu sendiri. Sedangkan dampak yang telah muncul, berupa dampak pembangunan fisik yang telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat secara langsung yaitu jalan, rumah dan fasilitasnya, serta pembangunan IPAL dan talud.