Pendaftaran tanah di Indonesia yang dilaksanakan secara sistematik dan sporadik ternyata belum mampu mewujudkan terdaftarnya seluruh bidang tanah. Hal ini disebabkan masih terdapat permasalahan terhadap bidang tanah belum terdaftar maupon bidang tanah terdaftar baik dalam lingkup desa/kelurahan hingga kabupaten/kota sehingga baru beberapa kota/kabupaten yang mampu mencapal deklarasi Kota/Kabupaten Lengkap, Kabupaten Badung merupakan kabupaten pertama yang mampu mewujudkan "Kabupaten Lengkap di Indonesia melalui kegiatan peningkatan kualitas bidang tanah di tiap desa/kelurahan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi, hambatan dan solusi yang ada dalam peningkatan kualitas data bidang tanah yang dilaksanakan Kantor Pertanahan Nabupaten Badung dalam mencapai deklarasi Kabupaten Lengkap. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode ini diambil bertujuan untuk mendeskripsikan strategi pelaksanaan peningkatan kualitas data dalam pembangunan "Kabupaten Lengkap di Kantor Pertanahan Kabupaten Badung. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan studi dokumen

Hasil penelitian ini mengungkapkan strategi yang diterapkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Badung dalam rangka pembangunan "Kabupaten Lengkap" mencakup optimalisasi sumber daya manusia, penggunaan peralatan dengan spesifikasi memadai, perencanaan sistematis dan terstruktur, serta mayoritas kondisi arsip yang baik karena pemeliharaan arsip terkelola dengan optimal. Namun, zerdapat beberapa hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Beberapa di antaranya adalah kegiatan lain yang bersifat mendesak, kurangnya sosialisasi dengan desa/kelurahan, keterbatasan anggaran untuk pengecekan lapangan, masalah perbaikan dan error pada server KKP, regulasi yang sering berubah, kesulitan dalam pemetaan, dan hilangnya arsip tanah. Untuk mengatasi hambatan tersebut, dilakukan langkah-langkah seperti pengelolaan sumber daya manusia, pendekatan dan koordinasi dengan perangkat desa/kelurahan, penggunaan sarana transportasi kantor, pengerjaan offline selama perbaikan server, inventarisasi dan pencatatan masalah persil, peningkatan kualitas data di desa, serta penelusuran arsip terkait dan pengecekan lapangan.