Kota Surabaya sebagai kota metropolitan memiliki perekonomian yang berkembang pesat di Indonesia. Sektor industri menjadi penyumbang terbesarnya. Mayoritas tanah di Kota Surabaya dikuasai oleh pemilik bisnis. Akibatnya, terjadi ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah yang berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat. Hal ini diperparah dengan ditemukannya tanah-tanah indikasi telantar dan belum dimanfaatkan sesuai peruntukannya.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan, problem, serta dinamika penetapan tanah indikasi telantar di Kota Surabaya. Selain itu, penelitian ini menjelaskan tentang suksesnya program Padat Karya yang di inisiasi oleh Pemerintah Kota Surabaya dalam memanfaatkan aset telantar. Fokus penelitian ini adalah merancang desain reforma agraria yang cocok untuk wilayah perkotaan Surabaya

Metode yang digunakan penelitian ini yaitu metode kualitatif pendekatan deskriptif. Data dikumpulkan melalui studi literatur serta wawancara dengan berbagai stakeholder. Data yang telah dikumpulkan dianalisis menggunakan Highest and Best Use (HBU) serta dikaitkan dengan teori welfare state dan SDG's ke-10 Reduced Inequalities untuk mewujudkan desain Reforma Agraria perkotaan yang berpihak pada masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanah yang ditelantarkan pemilik bisnis diwarnai oleh kepentingan keuntungan bisnis. Terdapat 14 badan hukum atau PT yang menelantarkan tanah. Kantor Pertanahan Kota Surabaya 1 dan Kantor Pertanahan Kota Surabaya II memiliki perbedaan standar dalam menetapkan tanah indikasi telantar. Problem penetapan tanah indikasi telantar terbagi menjadi dua sudut pandang yaitu dari kantor pertanahan dan pihak yang menelantarkan tanah. Sementara dinamika penelantaran tanah di Kota Surabaya disebabkan oleh beberapa faktor yaitu faktor ekonomi, faktor hukum, faktor kebijakan, dan faktor infrastruktur Model reforma agraria yang cocok di perkotaan adalah pendayagunaan tanah telantar dengan konsep kerjasama pemanfaatan dan redistribusi tanah