Di Indonesia para pelaku usaha kerap merasakan suatu permasalahan umum investasi yang meliputi permasalahan perizinan, pengadaan tanah, dan regulasi atau kebijakan. Dikutip darı (Bernika, 2023) Pemerintah kemudian mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (PP No.24 Tahun 2018) dalam rangka memperbaiki perizinan melalui sistem OSS (Online Single Submission), kemudian disempurnakan dalam bentuk Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Selanjutnya disebut PP No. 5 tahun 2021). Berdasarkan informasi yang didapatkan bahwa Kabupaten Sidoarjo sendiri telah melaksanakan sistem OSS pada pelaksanaan pelayanan perizinan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) untuk kegiatan berusaha. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa permasalahan yang terjadi, baik pada instansı pertanahan maupun pada instansi yang terlibat dalam pelaksanaan KKPR tersebut

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis efektivitas dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan pelayanan perizinan KKPR melalui aplikasi OSS di Kabupaten Sidoarjo. Metode penelitian yang digunakan untuk penelitian ini yaitu metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data yang dikumpulkan dengan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen akan disajikan dalam bentuk narasi, dan gambar Data yang dihasilkan berupa data sekunder dan data primer, dimana data sekunder dihasilkan dari dokumen yang ada di kantor atau instansi terkait. Sedangkan untuk data sekunder dihasilkan dari wawancara dan observasi

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa (1) Terdapat peningkatan dalam pelayanan perizinan pemanfaatan ruang melalui sistem OSS. Sistem OSS tersebut mampu mempercepat dan mempermudah proses perizinan; (2) Pelaksanaan PKKPR di Kabupaten Sidoarjo melibatkan kolaborasi dan kerja sama yang baik kantar instansi (3) Terdapat kendala dalam pelaksanaan perizinan pemanfaatan ruang tersebut yaitu kendala teknis pada sistem OSS, kurangnya koordinasi antar instansi, SDM yang kurang memadai, keterlambatan dalam penyusunan RDTR, dan ketidaksesuaian RTRW Solusi yang dapat diberikan yaitu dengan melakukan percepatan penyusunan dan integrasi RDTR, peningkatan koordinasi dan sinkronisasi data, sosialisasi yang lebih efektif, revisi RTRW secara berkala.