Terjadinya konversi lahan pertanian secara masif menyebabkan krisis pangan di Indonesia. Meskipun pemerintan telah membuat kebijakan LP2B tetap tidak efektif karena banyak Pemda yang belum mengesahkan LP2B, sehingga pemerintah menetapkan kebijakan LSD. Namun kebijakan tersebut dalam implementasinya terdapat masalah tidak sinkronya antara Peta LSD dengan Peta RTRW. Hal ini menyebabkan banyak investor yang sedang membuat izin usaha menjadi terhambat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian campuran yang menggabungkan terdapat dua pendekatan, yaitu kuantitatif dan kualutatif. Metode campuran pada peneltiian ini menggunakan penelitian model Mixed Method sequential explanatory karena dalam penelitian diawali dengan analisis kuantitatif kemudian dilanjutkan dengan analisis kualitatif Ketidaksesuaian antara LSD dengan RTRW memberikan dampak terhadap proses izin usaha yang berimplikası terhadap nilai peluang investasi yang hilang sebesar Rp1.217.441.253.184,00 Hasil regresi menunjukan hubungan yang erat antara luas ketidaksesuaian dengan nilai peluang investasi yang hilang. menanggapi permasalahan tersebut pemerintah tidak memiliki strategi khusus, tapi tetap berpatokan pada Juknis penyelesaian permasalahan ketidaksesuaian dari pemerintah serta terus berkoordinasi antar instansi. Pemerintah sebaiknya melakukan sosialisasi RTRW kepada masyarakat, investor, dan pengembang agar mereka dapat mengetahui bahwa RTRW dapat diakses oleh seluruh masyarakat di Indonesia, Mempercepat revisi RTRW tahun 2013-2033 menjadi RTRW tahun 2023-2043 yang didalamnya terdapat LP2B kemudian dilakukan sinkronisasi antara LP2B dengan LSD sehingga kedua data nomenklatur menjadi sama dan tidak terjadi perbedaan dalam penetapan izin usaha