Pelanggaran pemanfaatan ruang pada kawasan sempadan sungai banyak dijumpai di berbagai daerah misalnya pada Kawasan Sempadan Sungai Cibeet yang berdiri taman rekreasi waterpark pada pertengahan tahun 2019. Pembangunan taman rekreasi tersebut berada pada Peruntukan Kawasan Sempadan Sungai dan Peruntukan Kawasan Pertanian Tanaman Pangan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi No. 12 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bekasi 2011-2031.

Bangunan yang berada pada tepi sungai juga melanggar ketentuan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28/PRT/M/2015 Tahun 2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau Dalam Pasal 6 tersebut menyatakan bahwa Sungai Cibeet termasuk sebagai sungai besar tidak bertanggul di luar kawasan perkotaan. Sebagai sungai besar dengan luas daerah aliran sungai lebih besar dari 500 (lima ratus) km², sempadan ditentukan paling sedikit berjarak 100 (seratus) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai.

Tujuan penelitian untuk mengetahui problematika dan solusi penertiban pemanfaatan ruang melalui kriteria dan tata cara pengenaan sanksi administratif yang dikenakan kepada pemilik waterpark berdasarkan Peraturan Pemerintah No.15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi dan dokumen. Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa jenis pengenaan sanksi administratif yang dikenakan kepada pemilik waterpark yaitu pembongkaran bangunan dengan tujuan pemulihan fungsi ruang.