Penelitian dilatarabelakangi oleh suatu permasalahan terjadinya penurunan lahan pertanian pangan di Kabupaten Sleman dari waktu ke waktu yang berpotensi menghambat kebijakan pemerintah berkaitan dengan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan yang dituangkan dalam UU No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta No. 10 Tahun 2011 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkalanjutan dan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman No. 6. Tahun 2020 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang memiliki visi misi mewujudkan ketahanan, kemandirian dan kedaulatan pangan. Tujuan dari penelitian ini ialah: pertama, Mengkaji dan menganalisa substansi Peraturan Daerah Kabupaten Sleman No. 6 Tahun 2020 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan untuk menemukan penyebab belum adanya pelaksanaan peraturan daerah ini dalam penyelenggaraan perlindungan hukum lahan pertanian pangan berkelanjutan khususnya pengendalian alih fungsi lahan pertanian di Kabupaten Sleman dan kedua, Mengkaji dan menganalisa struktur kelembagaan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sleman No. 6 Tahun 2020 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan untuk menemukan jawaban belum terwujudnya pelaksanaan Peraturan Daerah ini dalam penyelenggarakan perlindungan hukum lahan pertanian pangan berkelanjutan khususnya pengendalian alih fungsi lahan pertanian pangan di Kabupaten Sleman. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan pada asas-asas keberlakuan (yuridis, filosofis dan sosiologis) pada substansi Peraturan Daerah Kabupaten Sleman No. 6 Tahun 2020 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman dalam upaya memben perlindungan hukum terhadap lahan pertanian pangan berkelan dan pengendalian alih fungsi lahan pertanian pangan dengan melakukan pengkajian ulang Peraturan Daerah Kabupaten Sle No. 6 Tahun 2020 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pan dengan asas tugas pembantuan/medebe Berkelan bisa mewujudkan kepastian hukum dalam makna tala terhadap peraturan yang mendasarinya.