Peraturan perundang-undangan yang menjadi turunan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dilaksanakan untuk memangkas rumitnya pelayanan dan memuju efektivitas pelayanan yang baik, termasuk pada sektor pertanahan. Kawasan Siap Bangun di Kota Batam ditemukan permasalahan yang merugikan masyarakat baik waktu, tenaga dan biaya Peraturan Kepala BP Batam Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Pertanahan menjadi pokok-pokok pelayanan yang perlu dikaji efektivitasnya Sumber data primer diperoleh dari hasil wawancara dan observasi, sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Subjek yang berhak merupakan subjek dengan kriteria subjek yang sah. Unsur subjek dalam Kasıba menjadi pekerjaan yang penting dalam mengatasi ketimpangan pemilikan dan penguasaan tanah di Kota Batam dengan memperhatikan dengan benar dan terstruktur serta sesuai dengan kriteria subjek yang sah adalah Pemilik Surat Kavling Asli atau Pemilik Sertipikat Hak Guna Bangunan atau Pemilik Bangunan dengan data pendukung penguasaan tanah yang sah dan beritikad baik (2) Objek Kasiba dilihat dari output untuk dapat suatu keadaan yang sah dengan hak pengelolaan (HPL). Unsur objek dalam Kasiba dilihat dari output dan ketersediaan data dapat dijelaskan baliwa untuk dapat suatu keadaan clear and clean adalah dengan menelusuri profil perencanaan dan tata cara prosedur kawasan dan riwayat tanah maupun pengadaan kawasan yang terkait pembentukan struktur sosial sebelum dilakukannya Pengadaan Tanah oleh BP Batam sehingga mendapat pemberian hak primer berupak Hak Pengelolaan dan/atau hak sekunder berupa Hak Guna Bangunan diatas Hak Pengelolaan. Penggunaan tanah yang merupakan bangunan rumah akan menunjukkan bahwa lahan di tempat tersebut sudah dikuasa seseorang sehingga meningkatkan potensi clear and clean dari sisi hak-hak privat (3) Unsur administrasi dalam Kasiba menggunakan asas kepastian dan asas pelayanan baik dalam pengadministrasian aset BP Batam maupun pendaftaran tanah. Unsur administrasi dalam Kasiba menggunakan asas kepastian dan asas pelayanan yang baik, dalam praktiknya BP Batam secara administrasi dan berhubungan dengan tanggungjawab hak tagih negara dalam sektor perpajakan (Uang Wajib Tahunan) yang menjadikan kawasan ini terdapat keistimewaan dimana Kawasan siap bangun dalam pengurusan syarat untuk penerbitannya surat keputusan penggunaan tanah (SKPT) adanya kemudahan dan perbedaan walaupun pada pengaturannya berpotensi terjadinya disharmoni pengaturan dengan peraturan menteri yang mengatur tentang pertanahan (4) Efektivitas peraturan menggunakan berbagai aspek yang menyimpulkan kedalam kategon efektivitas yang berjalan efektif