Indonesia dihadapkan pada tantangan untuk mengembalikan hukum sebagai norma tertinggi baik bagi warga negara maupun pemerintah Tantangan itu bisa dijawab jika kita bisa menjawab pertanyaan pertanyaan dalam buku ini, seperti apa faktor yang menyebabkan aparat administian negara mengabaikan hukum? Mengapa terjadi perlakuan dekrimina dalam setiap kebijakan penerapan hukum? Mengapa aparat penegak hukum perlu menerapkan pendekatan diskrest yang kuasi ketertiban dan bukannya menerapkan pendekatan hukum? Atau akhirnya, mengapa kita mutlak harus menegakkan negara hukum dalam menyelenggarakan pemerintahan negara?

Buku ini merupakan suatu upaya secara sistematis menguraikan dasar-dasar imu hukum administrasi negara dan mencari jawaban yang substansial bagi tegaknya materi hukum administrasi dalam negara hukum modern demokratis yang hadir dalam masyarakat Karenanya, buku ini juga berusaha menjelaskan kesenjangan antara hukum sebagai das sollen (rear) dan hukum sebagai das sein (praktis) Pembahasan dalam buku ini dimulai dengan suatu pendahuluan yang menguraikan dasar-dasar ihmu hukum administrasi negara sebagai pengetahuan modem, komunikatit dan kajian keilmuan hukum sebagai unsur utama secara teoretis dan menggunakan medium komunikasi keilmuan hukum, hingga menguraikan bentuk bentuk kebijakan yang dimungkinkan oleh hukum administrasi negara dan berbagai bentuk deviasi hukum yang tolerabel dalam keadaan normal atau tidak normal yang menuntut dilakukan segera tindakan penyelesaiannya

secara tidak melanggar hukum Dengan demikian, tidak hanya mahasiswa fakultas hukum yang perlu membaca buku ini, tetapi juga praktisi penegak hukum dan keamanan, serta masyarakat luas yang memiliki pamrih bagi pembangunan masyarakat yang tidak hanya semakin tertib, tetapi juga semakin adit sejahtera dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia.