Korupsi merupakan white collar crime yang terjadi tidak hanya di negara berkembang seperti Indonesia, namun di negara maju pun kejahatan ini menjadi momok yang sangat membahayakan terutama bagi birokrasi pemerintahan dan keuangan negara Bentuk dan modus operandi-nya juga sangat beragam, Para pelaku cenderung memanfaatkan keadaan, seperti korupsi pada pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah, suap-menyuap, pungutan liar, dan sebagainya. Kerugian yang ditimbulkan kejahatan ini tidaklah sedikit, terutama
bagi keuangan negara yang sangat merugikan rakyat Para pelaku memanfaatkan kekuasaan yang mereka miliki untuk memperkaya din sendin maupun kroni-kroninya. Pelaku pun juga tidak segan-segan mencari "kambing hitam untuk menutupi kebusukannya, dan kejahatan ini sudah terjadi di segala bidang pemerintahan, baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif

Terlebih dengan meningkatnya peran negara untuk memberikan kesejahteraan bagi rakyatnya, dan dengan adanya pouvoir discretionnaire atau freies ermessen kemungkinan terjadinya pelanggaran terhadap hak-hak warga negara semakin besar karena penyalahgunaan kekuasaan. Di sini Hukum Administrasi Negara berperan penting agar pemerintah atau administrasi negara berjalan sesuai dengan fungsinya. Sebagai upaya untuk mensejahterakan rakyatnya, pemerintah dengan birokrasinya menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat. Namun, banyak terjadi penyimpangan atau penyelewengan dalam pelaksanaannya yang rawan dengan korupsi Oleh karena itu, perlu dilakukan reformasi terhadap birokrasi untuk mewujudkan akuntabilitas publik dan good governance, yang merupakan beberapa strategi pemberantasan korupsi dalam perspektif Hukum Administrasi Negara. Beberapa strategi pemberantasan korupsi dalam perspektif Hukum Administrasi Negara, peran serta perlindungan Hukum Administrasi Negara disajikan pula dalam buku ini.