Politik tanah perkebunan sejak Zaman Hindia Belanda, Orde Lama, Orde Baru sampul Zaman Reformasi ini selalu diwamai inkonsistensi diringi meningkatnya kasus-kasus persengketaan antara rakyat perkebunan dengan pejabat pemerintah terkait. Perampasan hak-hak rakyat kawasan hutan, penggusuran paksa, dan pemberian ganti rugi yang sangat tidak layak mewamai politik tanah perkebunan.

Untuk menciptakan sistem interaksi hukum perkebunan yang berkeadilan diperlukan sebuah mekanisme yang mengedepankan kepentingan semua pihak.
BAGAIMANA MEREALISASIKANNYA?
Buku Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah Perkebunan dengan Cara Litigasi dan Non Litigasi ini memberikan solusi hukum atas sengketa tanah perkebunan dengan menjelaskan:
*Sejarah persengketaan tanah perkebunan Indonesia.
*Hak dan kewajiban masyarakat dan pejabat perkebunan.
*Teori-teori penyelesaian persengketaan tanah perkebunan.
*Kritik terhadap penyelesaian litigasi yang tidak pro-rakyat.
*Alternatif utama penyelesaian sengketa hak atas tanah perkebunan dengan cara non litigasi.
*Penegakan supremasi hukum di bidang pertanahan perkebunan.
INILAH BUKU HUKUM PERKEBUNAN YANG SANGAT BERHARGA BAGI MASYARAKAT PERKEBUNAN, AKTIVIS, PEJABAT PERKEBUNAN, PELAKU DAN PENEGAK HUKUM.