Indonesia merupakan salah satu negara dengan tujuan investasi yang sangat strategis bagi investor baik dalam negeri maupun luar negeri. Upaya peningkatan kemudahan investasi melalui perbaikan perizinan sudah dimulai sejak diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Namun, pada implementasinya pelayanan perizinan KKPR berusaha sebagai salah satu syarat perizinan berusaha di Kabupaten Gresik mengalami beberapa kendala yang meliputi: (a) ketersediaan regulasi, (b) permasalahan pada sistem pelayanannya, (c) permasalahan kuantitas dan kualitas sumberdaya manusia, dan (d) permasalahan koordinasi antar instansi. Dengan adanya permasalahan tersebut, maka peneliti memberikan alternatif solusi dalam menyelesaikan permasalahan itu dengan melihat potensi dari keadaan pelaksanaan KKPR berusaha di Kabupaten Gresik saat ini.