Pengaturan mengenai penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah harus berdasarkan ketentuan-ketentuan teknis dan berkaitan dengan aspek- aspek hukum serta Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional telah menerbitkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pertimbangan Teknis Pertanahan. Terdapat ketentuan pada Pasal 23 Ayat 5 peraturan tersebut, mengenai jangka waktu penerbitan Pertimbangan Teknis Pertanahan yaitu 10 hari. Pra-penelitian mengetahui ada penerbitan pertimbangan teknis pertanahan melebihi waktu yang ditentukan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui lebih lanjut mengenai implementasi pertimbangan teknis pertanahan berdasarkan aturan tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis empiris dengan menggunakan deskriptif analitis berdasarkan observasi dengan pendekatan yuridis empiris. Belum adanya jangka waktu yang ditentukan pada proses penyelenggaraan pertimbangan teknis pertanahan. Hasil penelitian menunjukkan: (1) Implementasi Pertimbangan Teknis Pertanahan di Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi sudah mengikuti standar pelayanan pertimbangan teknis pertanahan; (2) Jangka waktu penerbitan pertimbangan teknis pertanahan belum terpenuhi; (3) Kelengkapan dokumen persyaratan menjadi penghambat dalam pelaksanaan dan penerbitan pertimbangan teknis pertanahan.