Tanda batas bidang tanah kerap kali menjadi permasalahan dalam Permasalahan tanda batas tersebut kemudian menghambat jalannya kegiatan pengukuran. Sebagai upaya untuk mempercepat proses pengukuran. pemerintah mengeluarkan kebijakan Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 16 Tahun 2021. dimana pada pasal 19 dijelaskan mengenai pemotretan foto patok tanda batas dan surat pernyataan pemasangan tanda batas yang digunakan sebagai persyaratan dalam berkas permohonan pengukuran.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan percepatan pengukuran bidang tanah berdasarkan pada kebijakan Permen ATR/KBPN Nomor 16 Tahun 2021, serta bagaimana legalitas dari foto tanda batas dan surat pernyataan pemasangan tanda batas. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yang dilakukan dengan cara menjelaskan hasil wawancara, observasi, maupun studi dokumen.

Foto patok dan surat pernyataan pemasangan tanda batas membantu sebagai upaya percepatan pengukuran bidang tanah. Hal tersebut dibuktikan dengan hasil penelitian yang menunjukkan rata-rata waktu pada tahun 2021 sebesar 71 hari, dan berkurang pada tahun 2022 menjadi 1.1 hari, sehingga adanya foto patok dan surat pernyataan pemasangan tanda batas tersebut membantu dalam mempercepat kegiatan pengukuran bidang tanah. Selain itu, foto patok dan surat pernyataan tersebut legal dan dapat dipertanggungjawabkan di pengadilan karena memiliki dasar hukum yang jelas, yaitu Permen ATR/KBPN Nomor 16 Tahun 2021 Pasal 19.