Pada tahun 2022, Indeks Kemudahan Berbisnis atau Ease of Doing Business (EODB) Indonesia berada pada peringkat 73 dari peringkat 40 yang ditargetkan oleh Presiden Joko Widodo. Pencapaian target tersebut masih terus diupayakan. Salah satunya dalam hal kemudahan berusaha, yaitu dengan mengintegrasikan layanan perizinan dengan sistem Online Single Submission (OSS-RBA). Salah satu persyaratan dasar dalam mengajukan izin berusaha adalah adanya Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui permasalahan beserta alternatif solusi dalam penyelesaian permasalahan perizinan KKPR di Kabupaten Sukoharjo.

Metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologi hukum. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan studi pustaka/dokumen. Analisis data dilakukan menggunakan metode kualitatif, sesuai dengan jenis data yang dikumpulkan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan perizinan KKPR di

Kabupaten Sukoharjo melalui sistem OSS-RBA sudah berjalan sesuai dengan 8 (delapan) standar pelayanan publik, yaitu dasar hukum; persyaratan; sistem, mekanisme, dan prosedur; jangka waktu penyelesaian: biaya/tarif: produk pelayanan; jumlah pelaksana; dan evaluasi kinerja pelaksana. Untuk permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaan perizinan KKPR di Kabupaten Sukoharjo dari tiga instansi inti (DPMPTSP, Kantor Pertanahan, DPUPR) yang terlibat terdapat pada empat aspek permasalahan yaitu regulasi, sistem dan tata kerja pelayanan, SDM, dan kelembagaan/kewenangan. Alternatif solusi dalam penyelesaian permasalahan pada pelaksanaan perizinan KKPR di Kabupaten Sukoharjo antara lain: memberikan laporan ke pusat terkait kendala-kendala yang dihadapi: menunggu perbaikan atau pembaruan sistem OSS-RBA dari pusat: melakukan validasi dan verifikasi terhadap setiap berkas permohonan yang masuk secara detail; memfasilitasi pemohon dalam membuat file polygon, baik secara langsung maupun melalui pihak ketiga: melakukan peningkatan kemampuan dan skill terhadap tenaga pelaksana atau SDM dalam bidang penyelenggaraan perizinan termasuk dalam pengoperasian sistem OSS-RBA: memanfaatkan dan memaksimalkan tenaga pelaksana atau SDM yang ada; melakukan pengawasan, monitoring, dan evaluasi dari setiap Organisasi Perangkat Daerah terkait.