Kementerian ATR/ BPN mengakui masih banyak permasalahan terkait pelaksanaan KKPR. Sutaryono dkk (2022) menjelaskan bahwa sejumlah kendala pelaksanaan KKPR, yakni: transformasi dari manual ke digital pada sistem Online Single Submission (OSS) dan penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah serta Rencana Detail Tata Ruang. Permasalahan yang teridentifikasi antara lain: regulasi, kelembagaan, sumberdaya manusia dan tata kerja pelayanannya. Nurhikmawati (2022) menjelaskan bahwa kegiatan PKKPR di Kabupaten Semarang yang diselenggarakan untuk kegiatan berusaha melalui aplikasi OSS belum efektif. Hal ini ditandai dengan kendala dalam pelaksanaan PKKPR melalui aplikasi OSS yang bersumber dari regulasi, muatan subtansi yang belum siap, aplikasi OSS yang masih banyak kelemahan dan belum terbentuknya FPR. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha melalui KKPR di Kabupaten Bogor, mengetahui kendala dan solusi bagi perizinan berusaha melalui KKPR di Kabupaten Bogor. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara dan observasi. Sedangkan data sekunder diperoleh dari studi dokumen seperti: dokumen peraturan perundang-undangan, dokumen hasil perizinan berusaha berupa hasil produk Pertimbangan Teknis Pertanahan (PTP), Persetujuan KKPR, data terkait jumlah masuk dan keluar KKPR berusaha. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pentingnya percepatan penyusunan RDTR agar proses perizinan berusaha pada Kabupaten Bogor dapat diproses dengan cepat dan sesuai dengan penataan ruang yang telah ditetapkan oleh pemerintah guna menyelesaikan kendala yang di timbulkan