Reforma Agraria merupakan suatu agenda besar Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang diamanatkan oleh TAP MPR IX/MPR/2001 tentang pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam. Mengacu pada TAP MPR IX/MPR/2001 Pasal 2 dapat diketahui 2 aspek pokok Reforma Agraria yaitu aspek pemilikan dan penguasaan (land reform) yang dilaksanakan melalui penataan aset berupa legalisasi aset. Aspek ke-2 berupa penggunaan dan pemanfaatan tanah melalui kegiatan penataan akses. Pelaksanaan kegiatan penataan aset hingga saat ini telah gencar dilaksanakan. Namun, disisi lain kegiatan penanganan akses belum dapat dilaksanakan secara maksimal. Desa Sidamukti, Kecamatan Patimuan, Kabupaten Cilacap telah ditetapkan menjadi pelaksanaan kegiatan Penanganan Akses Reforma Agraria Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap Tahun 2022 yang sebelumnya melaksanakan kegiatan penataan aset melalui PTSL pada tahun 2021.

Penelitian Penanganan Akses Pasca Legalisasi Aset di Desa Sidamukti Kecamatan Patimuan Kabupaten Cilacap dilaksanakan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan kegiatan penanganan Akses Reforma Agraria Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap di Desa Sidamukti, mengetahui hubungan antara pelaksanaan kegiatan penanganan Akses Reforma Agraria dengan pemanfaatan sertipikat tanah pasca legalisasi aset, serta mengetahui hubungan antara tingkat pengetahuan informasi dan teknologi produksi masyarakat terkait kewirausahaan dengan pemanfaatan sertipikat tanah pasca legalisasi aset. Penelitian dilaksanakan. menggunakan metode pendekatan kombinasi.

Hasil penelitian ini pelaksanaan penanganan akses reforma agraria telah dilaksanakan sesuai petunjuk teknis penanganan akses reforma agraria tahun 2022. Terdapat hubungan antara pelaksanaan penanganan Akses Reforma Agraria terhadap motivasi masyarakat dalam memanfaatkan sertipikat tanah. Serta, Terdapat hubungan antara tingkat pengetahuan informasi dan teknologi produksi masyarakat terkait kewirausahaan dengan pemanfaatan sertipikat tanah pasca legalisasi aset.