Laporan rekapitulasi izin pemanfaatan ruang dalam penyelenggaraan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) baik pusat maupun daerah menunjukan adanya kendala dalam pemenuhan kelengkapan penilaian. Di Kota Batam, kendala tersebut terjadi karena adanya ketidaksesuaian antara peruntukan pada dokumen persyaratan permohonan KKPR dengan peruntukan pola ruang pada Rencana Tata Ruang. Untuk mengetahui efektivitas dan pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan KKPR serta penyebab, kendala, dampak, dan solusi atas hambatan tersebut dilakukan penelitian secara kualitatif deskriptif dengan pendekatan keruangan yang menekankan pada kondisi ruang (space), sebagai tempat untuk mengakomodasi kegiatan manusia dalam memanfaatkan biosfer. Gambaran permasalahan didapatkan dengan melakukan tumpang susun data sampel Penetapan Lokasi (PL); Rencana Tata Ruang Kawasan Batam, Bintan, dan Karimun (RTRK BBK); Rencana Detail Tata Ruang (RDTR); dan citra satelit. Dihasilkan adanya tumpang tindih peruntukan antara beberapa sampel PL terhadap RTRK BBK, RDTR, dan penggunaan berdasarkan tutupan lahan. Diperlukan prinsip fleksibilitas untuk menjaga stabilitas izin pemanfaatan ruang sehingga penyelenggaraan KKPR dilaksanakan melalui mekanisme Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR).