Sengketa Pertanahan merupakan kasus yang trendnya selalu meningkat setiap tahun. Kasus tumpang tindih lahan antara Hak Guna Usaha (HGU) PT Perkebunan Mitra Ogan dengan Hak Milik Masyarakat merupakan sebagian kecil dari sengketa yang terjadi di Indonesia. Sengketa yang terjadi menyebabkan tidak dapat dimanfaatkan nya sertipikat yang dimiliki oleh para pihak dalam memperoleh modal dari Bank karena terindikasi sengketa. Disamping itu kepastian hukum para pemegang hak tidak dimiliki secara utuh dikarenakan alas hak yang dimiliki bermasalah. Untuk itu perlu dicarikan proyeksi penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan oleh para pihak dengan memperhatikan keadaan dari kedua belah pihak.

Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif pendekatan deskriptif. Penelitian akan memfokuskan terhadap permasalahan yang terjadi yaitu sengketa tumpang tindih lahan HGU PT Perkebunan Mitra Ogan dengan Hak Milik masyarakat yang dimana perusahaan saat ini menghadapi persidangan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Proses penyelesaian masalah didapatkan melalui analisis permasalahan dengan mendeskriptifkan informasi dari para informan dari penelitian ini.

Proyeksi penyelesaian melalui jalur mediasi yang dapat dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu: ganti penetapan ulang batasan lahan hak milik masyarakat: enklave lahan HGU melalui program Reforma Agraria; dan pembebasan lahan pengganti. Dari setiap proyeksi penyelesaian memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing, namun solusi yang paling menguntungkan kedua belah pihak adalah pembebasan lahan pengganti HGU,