Dalam menyikapi program PTSL ini. Kantah Kota Batam memiliki kewenangan untuk melaksanakan program PTSL di wilayah Kota Batam. Namun, pelaksanaan program PTSL di Kota Batam agak berbeda dari pelaksanaan PTSL pada Hal ini dikarenakan tanah-tanah di Kota Batam telah memiliki status HATnya yaitu HPL. Dalam pelaksanaan PTSL. di Kota Batam subjek pemegang HAT dibebaskan pembayaran Lang Wajib Tahunan (UWT) dan diterbitkan Dokumen Alokasi Lahan KSB berupa Surat Keputusan Pengalokasian Tanah (SKPT), Surat Perjanjian Pemanfaatan Tanah (SPPT) dan Penetapan Lokasi (PL) agar rekomendasi pemberian HAT dapat diberikan. Surat rekomendasi tidak dapat diterbitkan dikarenakan terdapat perbedaan data yang dimiliki oleh pihak BP Batam dengan data yang ada pada pihak Kantah Kota Batam sehingga pelaksanaan PTSL menjadi terhambat.

Penerapan metode penelitian dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. penggunaan metode penelitian kualitatif pendekatan deskriptif dalam penelitan ini diharapkan dapat mengkaji dan menemukan solusi dari problematika percepatan kegiatan PTSL diatas HPL di wilayah Kota Batam. Selain itu, deskriptif yang dimaksud dalam penelitian ini diharapkan dapat menarasikan data-data yang diperoleh sehingga menjawab semua dari permasalahan pada penelitian yang dimaksud.

Ketika penyelenggaraan program PTSL di Kota Batam sedang berlangsung ditemukan kendala baik itu kendala fisik maupun yuridis. Terkait kendala data fisik yang sering terjadi ialah batas bidang tanah yang belum terpasang. Sementara itu kendala data yuridis yang ditemukan dalam pelaksanaan PTSL yaitu terkait data kepemilikan. Dalam pelaksanaan PTSL ditemukan faktor-faktor penghambat surat rekomendasi yang terdiri dari ketidaksesuaian data dan status tanah belum HPL yang berpengaruh dalam penyelenggaraan PTSL di Kota Batam.