Kegiatan penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia semakin mengalami peningkatan. Salah satunya yakni meningkatnya infrastruktur di berbagai wilayah. Contoh pembangunan infrastruktur guna mempercepat perekonomian dan mewujudkan pemerataan pembangunan nasional adalah pembangunan jalan tol Jalur Yogyakarta-Bawen. Dalam pembangunan tersebut dibutuhkan kesediaan lahan yang relatif luas, maka dari itu pemerintah sebagai penyelenggara melaksanakan kegiatan pengadaan tanah yang melibatkan pemilik tanah. Dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum sudah lazim jika terjadi permasalahan terutama di Desa Sriwedari dan Desa Keji.

Tujuan penelitian untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi dan solusi diberikan pada tahap pelaksanaan dan penyerahan hasil pengadaan tanah Jalan Tol Jalur Yogyakarta Bawen di Desa Sriwedari dan Desa Keji. Metode penelitiannya adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara dan studi dokumen.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi permasalahan dalam kegiatan pengadaan tanah di Desa Sriwedari dan Keji, yaitu:(a) pemilik tanah tidak ada di lokasi dan adanya tanah absentee; (b)kurangnya berkas waris; (c)adanya sengketa bidang tanah; (d)data DPPT yang tidak akurat; (e)patok bidang tanah yang hilang dan berubah tempat; (f)pemilik tanah yang tidak hadir saat penunjukan batas bidang:dan (g)perbedaan nilai tanah. Solusi dari permasalahan tersebut yaitu: (a)dilakukan komunikasi kepada keluarga terdekat; (b)komunikasi kepada ahli waris untuk segera melengkapi data waris; (c)dilakukan mediasi; (d)melibatkan aparat desa dan menggunakan data dari kantor desa saat inventarisasi dan identifikasi; (e)menghadirkan pemilik tanah dan instansi yang membutuhkan tanah dalam penunjukkan bidang serta dilakukan pengukuran keliling: (f)dikuasakan dengan kuasa tertulis; dan (g)penjelasan terkait metode penilaian dan perbedaan nilai tanah kepada pihak yang berhak.