Memperkuat dan membangun sistem perekonomian negara menjadi ajang perlombaan bagi setiap negara berkembang, salah satu kebijakan strategi pemerintah untuk menyiapkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia yaitu dengan menarik investasi sebesar-besamya. Bentuk komitmen pemerintah untuk menarik investasi sebanyak- banyaknya yaitu menyederhanakan proses perizinan dengan melalui OSS (Online Single Submission) dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik. Regulasi ini kemudian disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko atau disingkat dengan OSS-RBA (Online Single Submission-Risk Based Approach). Persyaratan perizinan pemanfaatan ruang yang sebelumnya banyak disederhanakan menjadi 3 komponen yaitu kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (KKPR), persetujuan lingkungan, serta persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi berdasarkan UUCK. Penelitian ini menggunakan metode survei deskriptif dengan analisis data menggunakan metode deskriptif-komparatif dan analisis yuridis-normatif. Penelitian ini akan menghasilkan kategori permasalahan secara internal (penerbit KKPR) eksternal (pelaku usaha) yang dijabarkan lagi menjadi 4 indikator meliputi: (a) regulasi; (b) kelembagaan; (c) sumberdaya manusia, dan (d) sistem dan tata kerja (Sutaryono, 2022).