Kebijakan PTSL melibatkan komponen masayarakat sesuai Permen ATR/BPN Nomor 6 Tahun 2018 Pasal 42 ayat (1) Tahun 2019 Kementerian ATR/BPN membentuk Program Percepatan Reforma Agraria (PPRA) yang mendapatkan dukungan dari World Bank untuk meningkatkan ekonomi penggunaan tanah oleh masyarakat. Anggaran pelaksanaan berdasarkan Pinjaman Hibah Luar Negeri (PHLN). Pelaksanaannya telah dimulai fase 1-4 di 7 (tujuh) provinsi dan fase 5 dilakukan pada 3 (tiga) Provinsi Jawa. Tahun 2022 dilaksanakan di Provinsi Jawa Timur Kabupaten Pasuruan. PTSL PM+PHLN tahun 2022 mewajibkan Puldatan dan KJSB menggunakan aplikasi Survey Tanahku. Pengumpulan data pertanahan (fisik dan yuridis) aplikasi Survey Tanahku masih terdapat sejumlah pengguna yang mengalami kendala Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kendala penggunaan Aplikasi Survey Tanahku dalam pengumpulan data fisik dan yuridis dengan menggunakan instrumen analisis ISO 25010. Berdasarkan hasil analisis instrumen ISO 25010 kendala yang ditemui pengguna yaitu: tidak dapat melakukan perubahan data jika sudah diupload. tidak ada jaminan keamanan data sebelum dilakukan sinkronisasi: satu user account dapat digunakan pada device yang berbeda; Satu user account dapat digunakan oleh sejumlah pengguna lain, Ketidak lengkapan fitur dan fungsi yang mendukung percepatan entri dan upload data; tidak ada pendeteksi kesalahan ketika input data; dan tiba-tiba mengalami lost signal walaupun berada di area yang terjangkau sinyal internet.