Kementerian ATR/BPN melakukan transformasi digital dalam rangka layanan elektronik berupa digitalisasi arsip pertanahan. Namun, kegiatan ini belum menjamin arsip hasil digitalisasi menjadi arsip yang autentik seperti arsip fisik. Autentikasi diperlukan untuk mempertegas manfaat arsip pertanahan digital. Di sisi lain, autentikasi akan memberikan nilai guna hukum yang dapat menjadikan arsip pertanahan digital sebagai alat bukti yang sah dalam Pengadilan.

Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis pelaksanaan digitalisasi serta autentikasi dari Surat Ukur, Buku Tanah dan Warkah DI 208 di Kantor Pertanahan Kabupaten Wonogiri. Peneliti juga akan menganalisis perlunya autentikasi arsip digital pertanahan dan apakah arsip digital pertanahan dapat menjadi alat bukti yang autentik dalam persidangan Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian deskriptif.

Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh informasi bahwa pelaksanaan digitalisasi dan autentikasi arsip pertanahan di Kantor Pertanahan Kabupaten Wonogiri belum sepenuhnya sesuai dengan Surat Edaran Kementerian ATR/BPN Nomor 5/SE-100.TU.02.01/VIII/2019 dan PERKA ANRI Nomor 20 Tahun 2011. Padahal autentikasi diperlukan untuk menegaskan manfaat arsip digital. Arsip pertanahan digital juga belum bisa dijadikan sebagai alat bukti yang sah karena tidak semua prinsip dalam UU ITE terlaksana