Pembangunan jalan tol merupakan salah satu upaya pemerintah dalam rangka membenkan kemudahan akses kepada masyarakat. Salah satunya adalah pembangunan Jalan Tol Semarang-Demak Seksi II di Kabupaten Demak, Namun dalam pelaksanaannya, proyek ini mengalami permasalahan dalam pemberian ganti rogi, karena terbatasnya anggaran sehingga pembayaran ganti rugi mengalami keterlambatan Selain proses pelaksanaan yang terlambat, terdapat dampak sosial, ekonomi dan lingkungan yang diperoleh oleh masyarakat terdampak dalam hal ini pihak yang berhak dan masyarakat yang terdampak setelah pengadaan tanah Jalan Tol Semarang-Demak Seksi II.

Penelitian ini bertujuan menganalisis proses pelaksanaan pengadaan tanah dan dampak yang ditimbulkan apabila dikaitkan dengan peraturan, permasalahan dalam pemberian ganti rugi dan solusi yang dilakukan. Penelitian menggunakan metode campuran (mixed methods) dengan desain concurrent triangulation. Data diperoleh melalui kuesinoner kepada responden yaitu pihak yang berhak dan wawancara secara langsung kepada informan yang telah ditentukan yaitu Kepala Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan, PPK Pengadaan Tanah, Perangkat Desa, dan masyarakat yang terdampak di Desa Purwosari, Sidogemah, Sayung, Loireng, dan Tambakroto. Selain melakukan kuesioner dan wawancara, peneliti juga melakukan studi dokumen terkait Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah (DPPT) dan peraturan perundang-undangan.

Hasil penelitian menunjukkan pengadaan tanah Jalan Tol Semarang-Demak Seksi II dalam pelaksanaannya terdapat beberapa yang tidak sesuai dengan peraturan dan berdampak positif serta negatif terhadap kondisi sosial ekonomi dan lingkungan. Permasalahan yang ditemui yaitu jangka waktu pemberian ganti rugi yang terlambat karena terbatasnya anggaran, tanah sisa, tanah pengganti untuk kas desa dan wakaf, hasil ukur di sertipikat dan hasil ukur saat ini berbeda, tidak melibatkan tetangga yang berbatasan dalam menentukan batas, peralihan hak yang tidak dilaksanakan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), terjadi perbedaan koordinat antara koordinat di peta kerja dan koordinat di lapangan, penyalahgunaan uang ganti rugi, masyarakat tinggal jauh dari kerabat, hilang atau berkurangnya pekerjaan serta pendapatan, banjir rob semakin tinggi, polusi udara dan suara, dan rumah retak. Solusi yang dilakukan adalah perencanaan anggaran lebih realistis, lebih bijak uang ganti rugi, dibangun akses jalan jembatan sementara untuk masyarakat, dibangun rumah pompa air, pemerintah lebih pro-aktif menyediakan tempat berjualan, menanam pohon, dan muatan DPPT terkait dampak lebih spesifik.