Etika publik berawal dari keprihatinan terhadap pelayanan publik yang buruk karena konflik kepentingan dan korupsi.Berbagai upaya perbaikan birokrasi d organisasi politik telah dilakukan. Komisi-komisi dibentuk, pejabat-pejal diganti, tetapi korupsi tidak kunjung surut dan pelayanan publik membun Ketika perbaikan birokrasi dan pengetatan pengawasan dilakukan tetapi korup tetap merajalela, berarti kesalahan berada dalam sistem organisasi itu sendi Hal krusial yang perlu dilakukan adalah mengubah sistem organisasi deng mengintegrasikan etika publik ke dalam organisasi pelayanan publik.

Etika publik tidak hanya menekankan kode etik atau norma, namun juga dimer reflektifnya. Etika publik akan membantu para pejabat dan politisi dala mempertimbangkan pilihan sarana kebijakan publik dan sekaligus alat evalua yang memperhitungkan konsekuensi etisnya. Karena itu, fokus diarahkan pa modalitas etika, yaitu bagaimana menjembatani jurang antara norma moral (a yang seharusnya dilakukan) dan tindakan faktual. Keprihatinan etika publik pa modalitas inilah yang membedakannya dari ajaran-ajaran saleh atau moral yang lain.

"Ketika pejabat publik bahkan tidak mampu memisahkan dengan tegas dan jel antara wilayah publik dan wilayah pribadi, maka etika publik menjadi sang relevan untuk diajarkan. Contohnya: tindakan menguak kemacetan denga paksa demi kenyamanan pribadi, menetapkan hubungan aktif anta penguasaan anggaran dan kesejahteraan pribadi atau kelompok, membu keputusan segera demi keselamatan diri semata, berkolusi demi komisi, da bahkan ketidakpahaman atau ketidakpedulian terhadap makna dan ca menghindari benturan kepentingan. Itu semua berkorelasi negatif terhadap mu pelayanan publik, karena bukan saja karena mereka tidak menghayati etik publik, mereka bahkan tidak tahu etika publik. Semuanya berpulang pad keteladanan para pemimpin, karena mustahil rakyat meneladani para pemimpin."