Kluster 3 adalah produk Pendaftaran Tanah Sistemitic Te yang dimana telah dilakukan pengumpulan data s sertipikat atas tanahnya tidak dapat diterbitkan karena beberap objek PTSL berada di Kawasan hutan, tidak adanya anggaran STENT PISI. tidak mau mendaftarakan tanahnya untuk disertipikakan PINI bertujuan untuk percepatan dalam pemberian Kepastian hukom hak as masyarakat, namun bidang tanah yang masuk dalam kister dame tercapainya tujuan tersebut, karena bidang tanah kluster 3 hanya sam saja namun tidak dapat diterbitkan sertipikatnya. Kluster 3 dalam k PTSL di Kabupaten Pati sebanyak 83.873 bidang jumlah akumulasi kluster 3 dari tahun 2019 sampai dengan 2021 dan belum ada signifikan yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pati untuk men ataupun menyelesaikan permasalahan kluster 3 tersebut

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengerah apa Va menjadi faktor penyebab terjadinya bidang Kluster 3 tersebut damp V ditimbulkan dan juga upaya apa yang dapat dilakukan untuk menyeikh permasalahan kluster 3 di Kabupaten Pati tersebut Metode Vang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan fenomenologi

Hasil penelitian yang telah dilakukan di don des di Kabupaten Pin yaitu Desa Prawoto dan Desa Wegil, diketahui bahwa Yang menjadi penyebab terjadinya kluster 3 yaitu kondisi tanah yang tidak p penyampaian informasi pelaksanaan PISI yang tidak tersampaikan A masyarakat. pesimisme masyarakat terhadap program pernahan, kemudahan pengajuan KUR dimana dapat diberikan dengan menjaminkan SPPT aja dan adanya pengalihan anggaran SHAT pada pelaksanaan PS ditahan 201. T ada dampak negatif atau masyarakat merasa dirugikan terhadap minh V masuk dalam kluster 3, justru dengan adanya kluster 3 masyarakat terb dimana jika dikemudian hari masyarakat ingin meningkatkan tas tanah mes ke sertipikat, masyarakat tidak perlu lagi membayar biaya pengukurah telah terukur pada saat pelaksanaan PTSI Upaya yang dapat dilakuka mengurangi jumlah kluster 3 di Kabupaten Pati yaitu, melakukan wa tentang administrasi pertanahan dari tingkat kabupaten sahip melakukan kegiatan akses reform untuk desa yang terdap ke mah sk produktif bagi masyarakat, melakukan sinergitas dengan pihak perkah Kantor Pertanahan Kabupaten Pati harus lebih bertanggung b pekerjaan yang dilakukan.