Reforma Agraria merupakan kombinasi antara pelaksanaan penataan aset dan penataan akses yang bertujuan untuk penguatan hak atas tanah dan menambah nilai ekonomis tanah Kegiatan Penataan Aset diakomodasi oleh Kementerian Agrana dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional sedangkan kegiatan Penataan Akses dilaksanakan oleh berbagai pihak sehingga diperlukan koordinasi antar lintas sektor demi berjalannya kegiatan sesuai dengan perencanaan pemberdayaan masyarakat

Terbitnya Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria menjadi tonggak ukur dalam melakukan percepatan pelaksanaan reforma agraria yang melibatkan stakeholders terkait dalam pelaksanaan penataan akses. Oleh sebab itu perlu dilakukan penelitian untuk dapat mengetahui potensi fisik dan non fisik wilayah desa/kelurahan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan participatory research Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, analisis data spasial dan studi pustaka sedangkan teknik pengambilan sampel dilakukan secara snowball sampling.

Hasil penelitiannya adalah rencana aksi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat dengan memperhatikan potensi fisik dan non fisik berbasis potensi wilayah Diperlukan strategi dalam pengembangan potensi pertanian, perikanan, pariwisata, perkebunan, perindustrian, perdagangan dan seni budaya. Diperlukan pendampingan yang berkelanjutan dari masing-masing dinas terkait untuk dapat membantu masyarakat untuk dapat meningkatkan skill sehingga dapat menambah pendapatan yang berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan sehingga masyarakat mampu mempunyai daya saing dan mandiri