Sertipikat sebagai tanda bukti hak atas tanah hasil dapat dibatalkan jika ada cacat administrasi dalam penerbitannya. Salah satu kasusnya adalah permasalahan PT. Salve Veritate dengan Harto Khusumo. Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta menerbitkan Surat Keputusan (SK) Nomor 13/PbU/BPN 31/IX/2019 tanggal 30/09/2019 tentang pembatalan 38 Sertipikat HGB PT. Salve Veritate. SK Kakanwil tersebut kemudian dibatalkan oleh SK Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3/pbt/KEM-ATR/BPN/V/2021 tanggal 31/05/2021 tentang Pembatalan SK Kakanwil No.13/Pb/BPN.31/IX/2019 tanggal 30/09/2019. Penelitian ini bertujuan menganalisis tentang permasalahan dan proses penerbitan kedua SK tersebut.

Penelitian menggunakan metode hukum normatif-empiris. Data diperoleh melalui wawancara secara langsung kepada informan yang telah ditentukan. Selain melakukan wawancara, peneliti juga melakukan studi dokumen terhadap putusan pengadilan dan peraturan perundang-undangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kakanwil BPN Provinsi DKI Jakarta tidak membuat Berita Acara Pemeriksaan Lapangan dan Laporan Penyelesaian Sengketa sebagaimana prosedur dan kaidah yang ditetapkan dalam Peraturan Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan. Dalam penerbitannya Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta 13/Pb/BPN.31/IX/2019 tanggal 30/09/2019 tentang pembatalan 38 Sertipikat HGB PT. Salve Veritate mengandung cacat prosedur dan/atau cacat serta cacat prosedur dan/atau substansi dalam penerbitannya.