Hampir di setiap daerah akan mempunyai sengketa tumpang tindih baik antara Hak Kepemilikan dengan Aset BUMN atau masyarakat bahkan instansi pemerintahan Menghilangkan Ego Sektoral antar instansi Pemerintahan maupun BUMN merupakan langkah awal dalam penyelesaian sengketa maupun perkara pertanahan di Indonesia. Bentuk Penyelesaian yang sangat tidak melihat masing- masing kepentingan yang ada di Kabupaten Langkat ini merupakan hal yang indah dalam penyelesaian masalah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai penyelesaian sengketa Tumpang tindih antara kawasan hutan dan HGU PT. Putri Hijau serta masyarakat di Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk menganalisis pelaksanaan pelepasan Kawasan Hutan terhadap HGU PT Patri Hijau dan sebahagian HGU PT. Putri Hijau kepada masyarakat yang dimana merupakan pihak swasta yang ingin memberi keadilan kepada masyarakat.

Data yang digunakan untuk menganalisis penelitian ini yaitu hasil wawancara dan studi dokumen serta literasi terkait. Hasil dari penelitian ini adalah dasar permohonan HGU PT. Putri Hijau pertama sekali, Surat Pelepasan Kawasan Hutan serta Surat Pelepasan PT. Putri Hijau kepada masyarakat beserta hasil dari Reforma Agraria terhadap masyarakat yang telah menerima sertipikat pada tahun 2018