Program akses reform yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Penataan Agraria, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional bersama dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap. Program tersebut dilaksanakan di Kabupaten Cilacap tepatnya di Desa Rawajaya Kecamatan Bantarsari. Program akses reform dilaksanakan terhadap tiga puluh petani melalui pengembangan padi organik yang melibatkan: Lembaga Wakaf Majelis Ulama Indonesia (LWMUI), Universitas Jenderal Soedirman, dan Universitas Tadulako. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan akses reform di Desa Rawajaya melalui pengembangan padi organik, dan apa saja yang menjadi kendala serta dampak bagi masyarakat dalam pengembangan padi organik.

Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif pendekatan deskriptif untuk mendeskripsikan faktor-faktor yang menyebabkan Desa Rawajaya menjadi obyek bantuan bibit dalam rangka pengembangan padi organik. Pengembangan padi organik dapat dikatakan berhasil apabila bentuk pemasaran yang dilakukan tepat sasaran. Hal ini yang membuat penulis menganalisis pelaksanaan pengembangan padi organik dan juga menjelaskan akibat dari pengembangan padi organik terhadap masyarakat di Desa Rawajaya Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap.

Pelaksanaan akses reform di Desa Rawajaya telah dilaksanakan sesuai Petunjuk Teknis Penanganan Akses Reforma Agraria. Terdapat dua tahapan yang dirasa belum optimal, yaitu: tahapan penyuluhan yang berakibat pada program akses reform tidak berjalan lancar dan tahapan evaluasi mengenai tindak lanjut dari pengembangan padi organik. Kegiatan pengembangan padi organik di Desa Rawajaya memberikan beberapa dampak terhadap kesejahteraan masyarakat antara lain kesejahteraan psikologis, ekonomi, dan sosial. Pelaksanaan akses reform melalui pengembangan padi organik meningkatkan intensitas masyarakat dalam bertani. Tidak tercapainya harapan masyarakat dalam pelaksanaan akses reform, peneliti memberikan alternatif solusi diantaranya dalam tahapan sosialisasi dan penguatan hubungan stakeholder dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat.