Korelasi intellectual property dan public health telah ada jauh sebelum pandemi. Pada bulan Mei 2003, World Health Organization (WHO) membentuk suatu komisi khusus untuk mengkaji dan melakukan analisis mendalam mengenai korelasi antara kekayaan intelektual, inovasi, dan kepentingan kesehatan masyarakat (public health) Fungsi sosial dan kepentingan umum dalam implementasi perlindungan kekayaan intelektual berdasarkan standar minimum yang dianut oleh TRIPS Agreement, terutama terkait dengan kesehatan masyarakat (public health), menjadi pembahasan penting sejak Doha Declaration pada tahun 2001 lalu, yang salah satu agenda utamanya adalah memfasilitasi ketersediaan obat-obatan yang lebih terjangkau. Fungsi sosial dari kekayaan intelektual merupakan suatu hal yang perlu dikedepankan agar kreativitas dan inovasi yang diciptakan secara pribadi maupun kelompok memiliki dampak positif bagi masyarakat, bangsa, dan negara, terutama pada sektor krusial, seperti kesehatan masyarakat (public health). Optimalisasi peran kekayaan intelektual merupakan suatu urgensi dalam mendukung pembentukan national public health system yang dapat menjamin pemenuhan hak kesehatan (right to health) bagi masyarakat.

Buku ini berupaya menyajikan pemaparan historis, filosofis, dan teoretis mengenai potensi dan urgensi optimalisasi peran kekayaan intelektual dan implementasi fungsi sosial dalam membentuk strong and reliable public health system yang dilengkapi dengan pembahasan aspek-aspek kritikal terkait, seperti pengembangan industri farmasi nasional, intervensi, dan peranan pemerintah dalam mengakomodasi right to health bagi masyarakat, optimalisasi kekayaan intelektual terkait mitigasi krisis kesehatan dan pemulihan ekonomi, hingga posibilitas dan potensi pemanfaatan sumber daya genetik dan pengetahuan obat-obatan tradisional untuk menjamin ketersediaan, kemudahan akses, dan keterjangkauan harga obat-obatan esensial.