Pasal 15 ayat (2) huruf f Undang Undang Jabatan Notaris telah menegaskan bahwa Notaris berwenang membuat akta terkait pertanahan. Ketentuan tersebut tidak dapat dilaksanakan, karena keberadaan PPAT hingga saat ini tetap dipertahankan, kendati eksistensi dan kewenangannya menimbulkan polemik. Buku ini membahas kewenangan Notaris dan PPAT dalam membuat akta pertanahan dari sisi normatif dan teoritik. Buku ini menawarkan solusi untuk meretas kendala pelaksanaan kewenangan Notaris dalam membuat akta pertanahan, menurut asas hukum

dan asas peraturan perundang-undangan. Sasaran: Buku ini sangat penting untuk dimiliki oleh akademisi yaitu para dosen dan mahasiswa hukum, serta praktisi hukum khususnya para Notaris dan PPAT serta advokat dan pejabat birokrasi yang membidangi hukum pertanahan.