Tanah ulayat merupakan bidang tanah pusaka beserta sumber daya alam yang ada di atasnya dan di dalamnya diperoleh secara turun temurun merupakan hak masyarakat hukum adat di Provinsi Sumatera Barat sesuai Pasal 1 Ayat (7) Perda Provinsi Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan pengaturan tanah ulayat banyak menimbulkan sengketa tanah ulayat. Penyelesaian sengketa tanah ulayat Sumatera Barat diselesaikan melalui peradilan adat. Ketidakpuasan penyelesaian sengketa Pemanfaatannya. Pelaksanaan dalam ditingkat peradilan adat oleh masyarakat hukum adat mengakibatkan keberadaannya semakin kabur. Tujuan penelitian ini untuk (1) Mengetahui bentuk sengketa penguasaan tanah hak adat di KAN (Kerapatan Adat Nagari) Niniak Mamak Nan Salapan Suku Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat (2) Mengetahui pola penyelesaian sengketa penguasaan tanah hak adat di KAN Niniak Mamak Nan Salapan Suku Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosio legal dengan tujuan dapat menjawab permasalahan yang diangkat oleh penulis. Hasil dari penelitian ini dapat menggambarkan bentuk sengketa secara fungsional karena perbedaan pendapat mengenai status tanah hak ulayat. Tulisan ini menemukan suatu bentuk pluralisme hukum yang diakui di Sumatera Barat, dan kedudukan putusan KAN di Pengadilan Negeri, serta relevansi Kementerian ATR/BPN dan KAN sebagai peradilan adat Minangkabau. Hal tersebut di lihat dari analisis bentuk dan pola penyelesaian sengketa penguasaan tanah pusako.